Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah agar tidak memicu inflasi impor yang dapat menekan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional.
Menurut dia, tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan berdampak langsung terhadap sektor riil dan kemampuan belanja masyarakat.
DPR Dorong Bank Indonesia Stabilkan Rupiah
Misbakhun meminta Bank Indonesia aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, serta pasar Surat Berharga Negara.
Ia menegaskan langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar dapat menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ujarnya.
Selain kebijakan moneter, Misbakhun juga menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor agar pasokan dolar di dalam negeri tetap terjaga di tengah tekanan global.
Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi Fiskal
Komisi XI DPR meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan.
Menurut Misbakhun, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ungkapnya.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
