Pantau - Lonjakan penerimaan negara di Sumbawa pada awal 2026 menunjukkan satu hal yang sulit dibantah. Ekspor mineral masih menjadi mesin uang paling cepat, meski arah kebijakan mulai bergeser.
Dalam empat bulan pertama tahun ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mengumpulkan Rp1,44 triliun.
Angka itu setara 228,1 persen dari target tahunan dan sudah melampaui capaian sepanjang tahun lalu.
Pendorong utamanya datang dari ekspor konsentrat tembaga yang masih mendapat relaksasi izin hingga April 2026. Kondisi pasar global ikut memperkuat.
Permintaan terhadap bahan baku energi terbarukan dan kendaraan listrik terus meningkat, diikuti kenaikan Harga Patokan Ekspor pada awal tahun.
Dampaknya terasa cepat di daerah. Aktivitas pelabuhan meningkat, jasa penunjang bergerak, dan perdagangan ikut terdorong.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,64 persen pada triwulan pertama 2026.
Namun lonjakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren jangka panjang.
Pemerintah sedang mendorong perubahan besar di sektor tambang melalui hilirisasi.
Pembangunan smelter dipercepat agar ekspor bahan mentah bisa ditekan secara bertahap. Ketika fasilitas itu beroperasi penuh, pola penerimaan negara akan ikut berubah.
Kondisi saat ini lebih menyerupai momentum sementara. Penerimaan melonjak karena ruang ekspor masih terbuka, sementara arah kebijakan sudah mulai bergeser.
Kebijakan bea keluar untuk komoditas emas yang mulai berlaku sejak akhir 2025 mempertegas langkah tersebut.
Negara ingin memastikan nilai tambah tidak berhenti di ekspor bahan mentah, tetapi bergerak ke dalam negeri.
Di tengah situasi ini, peran Bea Cukai tidak hanya soal mengumpulkan penerimaan.
Pengawasan tetap menjadi pekerjaan besar. Hingga April 2026, penindakan terhadap rokok ilegal di wilayah Sumbawa mencapai lebih dari 626 ribu batang. Jumlah itu hampir menyamai total sepanjang tahun sebelumnya.
Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Hariyanto, mengatakan keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan menjadi kunci.
“Di satu sisi kami mendukung kelancaran perdagangan dan ekspor, namun di sisi lain pengawasan terhadap potensi pelanggaran juga terus diperkuat agar penerimaan negara dan iklim usaha tetap terjaga,” ujarnya.
Langkah pengawasan dilakukan melalui operasi terpadu, edukasi kepada pelaku usaha, serta penguatan intelijen lapangan untuk memetakan peredaran barang ilegal.
Ke depan, Sumbawa masih akan menjadi salah satu titik penting industri pertambangan nasional. Namun ketika hilirisasi berjalan penuh, cerita tentang lonjakan cepat seperti sekarang kemungkinan akan berubah.
Fokus tidak lagi pada volume ekspor, melainkan pada seberapa besar nilai tambah yang bisa ditahan di dalam negeri.
- Penulis :
- Khalied Malvino
