Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meluncurkan Gerakan Migran Aman untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui sistem migrasi yang aman dan terintegrasi.
“Dari migrasi yang aman, melahirkan kemandirian dan kesejahteraan; dan inilah yang kita sebut Brain Circulation,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin saat peluncuran Gerakan Migran Aman di Jakarta, Senin.
Mukhtarudin menegaskan migrasi aman penting untuk memastikan perlindungan dan keselamatan PMI selama bekerja di luar negeri.
Menurut dia, Gerakan Migran Aman juga menjadi upaya menjaga martabat PMI melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
PMI Disebut Pejuang Ekonomi Keluarga
Mukhtarudin mengatakan pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirim ke Tanah Air.
“Pekerja migran Indonesia bukan sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi mereka juga pejuang ekonomi keluarga yang rela meninggalkan keluarga dan bekerja keras di negeri orang,” ujarnya.
Berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia, remitansi PMI pada 2025 mencapai Rp288 triliun.
Dana tersebut dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi, mendukung usaha keluarga, hingga membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.
“Dari tangan-tangan mereka, roda ekonomi berputar, desa-desa bergerak, dan bangsa ini memperoleh kekuatan. Dampak positif tersebut semakin nyata ketika remitansi diolah secara produktif dan berkelanjutan,” ungkap Mukhtarudin.
Purna PMI Didorong Bangun Usaha Mandiri
Kementerian P2MI menyebut banyak purna PMI kembali ke Indonesia tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga keterampilan dan pengalaman kerja yang dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha mandiri.
Para purna PMI disebut mulai mengembangkan berbagai sektor usaha seperti pertanian, kuliner, industri kreatif, hingga pendidikan.
Peluncuran Gerakan Migran Aman turut dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah lembaga pelatihan vokasi dan asosiasi penempatan tenaga kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
