Prabowo Tegaskan APBN Jadi Alat Lindungi Rakyat dan Wujudkan Kesejahteraan

Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prabowo Sebut APBN Perkuat Ekonomi Nasional

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

"Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar dokumen keuangan negara," kata Prabowo.

Menurut Presiden, APBN menjadi alat untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjamin kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

"APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," ujarnya.

Prabowo mengatakan APBN juga menjadi pedoman perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

"Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," ungkapnya.

Presiden Paparkan Target Fiskal RAPBN 2027

Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan sejumlah target utama dalam KEM-PPKF RAPBN 2027.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara belanja negara ditargetkan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.

Adapun defisit pembiayaan diproyeksikan berada di kisaran 1,80 persen sampai 2,40 persen dari PDB.

Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN di hadapan anggota DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI tersebut dihadiri 451 anggota dewan dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua LPS Anggito Abimanyu.