Pantau - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel dan sektor migas.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
DPR Apresiasi Komitmen Hilirisasi Pemerintah
Bambang menilai arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 menunjukkan keseriusan memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh Presiden tadi menegaskan komitmen Indonesia di dalam melakukan hilirisasi dan di dalam itu juga terkandung bagaimana kita mendukung transisi energi. Pada saat ini kemandirian energi kita sudah teruji bahwa Indonesia sudah memulai program seperti B40 ini yang sangat positif dan membantu sekali kondisi seperti sekarang,” ujar Bambang Patijaya.
Ia juga mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan program biodiesel dari B40 menuju B50 sebagai bagian dari strategi penguatan energi nasional.
“Kita mendengar tadi komitmen dari Presiden bahwa terkait dengan sawit akan dikembangkan lebih dan program terdekat adalah pemerintah segera mendorong dari B40 menuju B50. Untuk itu kami tentu memberikan apresiasi dan dukungan bahwa pada saat ini memang kepentingan negara itu harus kita utamakan,” jelasnya.
Hilirisasi Dinilai Tingkatkan Penerimaan Negara
Menurut Bambang, kebijakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperbesar penerimaan negara.
“Yang jelas apa yang sudah disampaikan Presiden nanti akan kita dalami dan menurut kami ini merupakan satu kebijakan pemerintah yang akan kita dukung. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong kepada peningkatan penerimaan negara,” terangnya.
Ia mencontohkan pembangunan kilang minyak di Cilacap sebagai salah satu bentuk hilirisasi sektor migas yang saat ini terus berjalan.
“Itu salah satu contoh bagian daripada hilirisasi di bidang migas. Sekali lagi, apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini terkait dengan hilirisasi berjalan dengan baik, dengan serentak pada berbagai lini dan berbagai komoditas,” imbuhnya.
Bambang juga menyoroti dampak kebijakan hilirisasi terhadap posisi Indonesia di pasar global, khususnya pada komoditas nikel.
“Kita lihat dari beberapa kebijakan yang sudah diambil pemerintah sudah langsung mempengaruhi harga komoditas nikel sendiri. Ketika ada evaluasi terhadap RKAB, langsung melonjak harga daripada nikel. Artinya Indonesia memang pada posisi mempengaruhi pasar baik dari sisi suplai maupun dari sisi harga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mengatur ekspor sawit, batu bara, dan ferro alloy secara terpusat melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
