Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyebut program Sekolah Rakyat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Maluku, khususnya daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan saat audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
DPR Soroti Tingginya Kemiskinan di Wilayah Kepulauan
Dalam pertemuan tersebut, Alimudin menjelaskan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut berdampak pada tingginya biaya logistik, keterbatasan transportasi, dan akses pendidikan masyarakat.
“Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku,” ujar Alimudin.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah penting pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah 3T.
“Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku,” katanya.
Saat ini, terdapat tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di Maluku, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual.
Selain itu, empat lokasi baru juga diusulkan untuk pembangunan tahap berikutnya, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Pemkab Seram Bagian Timur Ajukan Prioritas Pembangunan
Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini,” ujar Miftah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh syarat teknis segera diselesaikan agar dapat dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL,” kata Gus Ipul.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan pembangunan sentra layanan sosial untuk memperkuat penanganan masyarakat di wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui menyebut keterbatasan kapasitas rumah singgah menjadi kendala dalam penanganan warga dari pulau-pulau terpencil.
“Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas,” ujarnya.
Gus Ipul menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembahasan usulan pembangunan sentra sosial tersebut apabila seluruh dokumen pendukung telah dilengkapi.
“Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
