Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu memiliki tolak ukur keberhasilan yang komprehensif agar akuntabilitas pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan hasil kajian pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada 2025 menemukan program MBG belum memiliki cetak biru yang jelas terkait target jangka pendek, menengah, hingga panjang.
“Jadi, minimal harusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa yang harus dicapai. Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat,” ujar Aminudin di Kabupaten Serang, Banten, Kamis.
Menurut dia, ukuran keberhasilan program selama ini masih berfokus pada jumlah penerima MBG, padahal tujuan utama program adalah mengatasi masalah malnutrisi dan stunting.
“Yang dijadikan output adalah seberapa banyak penerima MBG itu, padahal maunya Presiden, program MBG ini adalah untuk mengatasi malnutrisi atau orang-orang yang kurang gizi,” katanya.
KPK Nilai Target MBG Harus Fokus Atasi Stunting
Aminudin menegaskan keberhasilan MBG semestinya diukur dari dampaknya terhadap penurunan angka stunting, peningkatan gizi ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.
“Jadi, rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima Makan Bergizi Gratis, padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang malnutrisi, kemudian stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui, itu dapat asupan gizi yang cukup dan seimbang,” ungkapnya.
Ia mengatakan belum adanya cetak biru yang menyeluruh membuat akuntabilitas program MBG menjadi lemah karena tidak ada indikator keberhasilan yang bisa diverifikasi publik maupun lembaga pengawas.
“Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik, termasuk oleh KPK ya,” ujarnya.
BGN Apresiasi Kajian Pencegahan Korupsi KPK
Direktorat Monitoring KPK sebelumnya telah menyusun kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG sepanjang 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 21 April 2026 mengapresiasi kajian tersebut dan menyatakan pihaknya akan memperdalam hasil temuan KPK.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Dadan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jumlah sajian MBG hingga 19 Mei 2026 telah mencapai 62.454.064 porsi per hari.
Presiden menyebut penerima program tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil setiap hari.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
