Pantau - Polemik pelaksanaan dam haji kembali mencuat di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2026 setelah muncul perdebatan mengenai lokasi penyembelihan dam, apakah dilakukan di Arab Saudi atau di Indonesia. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah segera duduk bersama para ulama untuk mencari formulasi terbaik terkait pelaksanaan dam haji.
Perbedaan Pandangan Ulama soal Dam Haji
Marwan Dasopang menilai persoalan dam haji memiliki aspek hukum yang harus dicermati secara hati-hati.
Ia mengatakan tidak semua ulama meyakini dam boleh dilaksanakan dan dibagikan di Indonesia.
Sebagian ulama masih berpandangan penyembelihan dam harus dilakukan di Arab Saudi sesuai ketentuan fikih klasik.
Namun, sebagian ulama lain menilai pelaksanaan dam di Indonesia dimungkinkan dengan mempertimbangkan aspek kedaruratan, kemanfaatan, dan kemudahan bagi jemaah.
“Perlu ada keseimbangan antara kemanfaatan, kedaruratan, dan kemudahan bagi jemaah,” ungkap Marwan Dasopang.
Aturan Saudi dan Pertimbangan Biaya Jadi Sorotan
Praktik penyembelihan dam di Indonesia mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir seiring semakin ketatnya aturan otoritas Arab Saudi terkait penyembelihan hewan dam.
Pemerintah Arab Saudi kini mewajibkan jemaah menggunakan lembaga resmi bernama Adahi untuk pelaksanaan dam di Saudi.
Menurut Marwan Dasopang, biaya pelaksanaan dam melalui lembaga Adahi tergolong cukup mahal.
Kondisi tersebut memunculkan pertimbangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk membuka opsi pelaksanaan dam di dalam negeri.
Selain dinilai lebih murah, pelaksanaan dam di Indonesia dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial lebih besar karena daging hasil penyembelihan bisa langsung disalurkan kepada masyarakat Indonesia.
Meski demikian, DPR menegaskan aspek syariat tetap harus menjadi pijakan utama agar kebijakan tersebut tidak memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
DPR Dorong Kajian Bersama
DPR RI mendorong kajian bersama antara ulama, pemerintah, dan otoritas terkait segera dilakukan untuk menghasilkan dasar hukum serta mekanisme pelaksanaan dam yang jelas.
Marwan Dasopang menegaskan apabila sudah ditemukan pandangan hukum yang tepat, maka kebijakan tersebut harus segera dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan Marwan Dasopang sebelum bertolak ke Makkah dari Bandara Soekarno-Hatta.
- Penulis :
- Leon Weldrick
