HOME  ⁄  Nasional

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight Akibat Kebijakan Ekonomi yang Tak Matang

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight Akibat Kebijakan Ekonomi yang Tak Matang
Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21/5/2026 (sumber: DPR RI)

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait wacana kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN.

Menurut Firman, kebijakan ekonomi yang tidak disiapkan dengan regulasi matang dapat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor hingga berpotensi menimbulkan capital flight atau perpindahan modal ke negara lain.

Firman Soroti Pentingnya Peran Swasta dan Investasi

Pernyataan itu disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Firman menilai pembangunan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan postur APBN semata.

Ia menegaskan sektor swasta dan investasi tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

Menurutnya, keberadaan private sector harus tetap diperhatikan pemerintah agar iklim usaha tetap terjaga.

Firman juga menyebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sebagai mitra strategis pemerintah yang harus dilibatkan dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

“Persoalan utama bukan pada pelaku usaha, tetapi lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan,” ujar Firman.

Ia menilai pemerintah seharusnya memperkuat fungsi pengawasan, bukan mengambil alih seluruh aktivitas usaha.

Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Perlu Regulasi Kuat

Firman turut menyoroti kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy yang diwacanakan pemerintah melalui BUMN.

Menurutnya, kebijakan tersebut memang bertujuan memperkuat kontrol pemerintah terhadap ekspor SDA dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Namun, ia menegaskan kebijakan itu harus ditopang regulasi yang kuat agar tidak mengganggu iklim investasi.

Firman mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan pengendalian ekspor negara melalui perusahaan tambang nasional CODELCO.

Sebaliknya, ia menilai Venezuela mengalami kegagalan akibat tata kelola ekonomi yang tidak siap.

Firman mengingatkan sektor padat karya seperti perkebunan sawit serta minyak dan gas bumi melibatkan investasi besar dan berkaitan erat dengan industri perbankan.

Menurutnya, ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional.

Ia khawatir kondisi tersebut membuat pelaku usaha memindahkan investasi ke negara lain.

Firman Sebut Malaysia dan Afrika Bisa Diuntungkan

Firman juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Ia menilai Malaysia memiliki regulasi perlindungan industri sawit yang lebih kuat dibanding Indonesia.

Menurutnya, jika pemerintah tidak berhati-hati, negara lain justru akan memperoleh keuntungan dari perpindahan investasi.

Firman mencontohkan potensi perpindahan investasi sawit ke Malaysia maupun negara-negara di Afrika yang mulai mengembangkan industri sawit dari pembelajaran Indonesia.

Meski demikian, Firman menegaskan kebijakan satu pintu ekspor SDA sebenarnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global apabila dikelola secara profesional dan transparan.

Penulis :
Leon Weldrick