Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggandeng Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN untuk memperkuat sinergi pembangunan desa melalui program desa binaan yang menjadi bagian dari pembekalan praja sebelum bertugas di daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama jajaran IPDN di Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat.
Yandri mengatakan kolaborasi itu bertujuan menyatukan dunia pendidikan kedinasan dengan praktik nyata pembangunan desa di lapangan.
Praja IPDN Didorong Memahami Kondisi Desa
Yandri meminta pihak rektorat IPDN memiliki desa binaan yang dapat disinergikan dengan program Kemendes PDTT.
Menurut Yandri, langkah tersebut penting agar para praja memahami kondisi riil masyarakat desa sebelum nantinya bertugas di kabupaten maupun kota.
“Pendekatan ini penting untuk mengelaborasi teori pendidikan dengan kenyataan di lapangan,” ungkap Yandri.
Ia menilai kondisi nyata di desa sering kali berbeda dengan teori yang dipelajari di lingkungan pendidikan.
Yandri menyebut Indonesia memiliki sekitar 75.266 desa yang menjadi ruang pengabdian para lulusan IPDN di masa mendatang.
“Para lulusan IPDN nantinya akan bertugas di daerah yang bersentuhan langsung dengan desa-desa tersebut,” katanya.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan para praja dipersiapkan menjadi calon birokrat yang memahami kondisi masyarakat desa.
Menurut Halilul, desa merupakan denyut nadi pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Praja utama IPDN akan menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan,” ujar Halilul.
Ia mengatakan para lulusan IPDN nantinya akan terjun langsung ke masyarakat termasuk masyarakat desa.
Halilul menegaskan praja IPDN diharapkan membantu pemerintah dalam mengawal pembangunan desa termasuk penggunaan dana desa.
Fokus Pembangunan Desa dan Penguatan Ekonomi Lokal
Pemerintah menempatkan pembangunan desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi nasional.
Desa dinilai menjadi pusat produksi pangan, ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemendes PDTT saat ini menjalankan penguatan ekonomi desa melalui 12 program prioritas Aksi Bangun Desa.
Program tersebut meliputi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta pengembangan desa ekspor.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan desa wisata, desa tematik, desa energi, dan desa air.
Penguatan pemuda pelopor desa turut menjadi bagian dari program prioritas pembangunan desa.
Kemendes mencatat saat ini terdapat 59 negara yang menerima produk-produk desa Indonesia untuk diekspor.
Pemerintah berharap ekspor produk desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa.
Program pembangunan desa juga difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan desa digital.
Selain itu, penguatan layanan kesehatan, program padat karya tunai desa, dan dukungan terhadap koperasi desa menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
