
Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Kuliah umum tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas yang berasal dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.
Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas.
Produksi Pangan Nasional Alami Peningkatan
Dalam pemaparannya, Zulhas menyebut produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.
Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut berhasil menekan ketergantungan impor pangan.
Pemerintah mencatat tidak ada impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Nilai tukar petani juga meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan di level yang sama pada 2026.
“Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg,” ujarnya.
Pemerintah Percepat Reformasi Regulasi dan Pembentukan Koperasi
Zulhas menyebut pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir.
Regulasi tersebut terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.
Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa.
Zulhas menyebut hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan Presiden.
“Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026,” ungkapnya.
Program MBG Telah Menjangkau 62,4 Juta Penerima
Program Makan Bergizi Gratis juga terus diperluas pemerintah di berbagai daerah.
Zulhas mengatakan program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.
Ia menegaskan seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa.
Program tersebut juga ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan





