HOME  ⁄  Nasional

Bobby Nasution Tolak Teken Proyek OPD yang Diduga Mark-Up Anggaran

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Bobby Nasution Tolak Teken Proyek OPD yang Diduga Mark-Up Anggaran
Foto: (Sumber : Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. ANTARA/HO-Diskominfo Sumut.)

Pantau - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan terjadi penggelembungan anggaran.

Bobby mengatakan berbagai pengajuan proyek mulai berdatangan sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 oleh KPU Sumut.

“Banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).

Namun, Bobby mengaku geram karena sejumlah dokumen proyek tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melalui tahapan perencanaan dan evaluasi yang jelas.

Bobby Soroti Proyek Gedung Bernilai Rp484 Miliar

Bobby mengungkapkan salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fisik gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.

Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipaparkan secara rinci terkait konsep pembangunan maupun rincian anggaran.

“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ‘ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya’,” kata Bobby.

“Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” ungkapnya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya dinilai dimahalkan.

Pemprov Sumut Perketat Pemeriksaan Pengajuan Proyek

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan memperketat pemeriksaan seluruh pengajuan proyek dari OPD untuk mencegah praktik pemborosan anggaran dan permainan proyek.

“Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal,” ucap Bobby.

Ia mengatakan langkah tersebut menjadi sinyal keras bagi OPD agar tidak lagi mengajukan proyek janggal atau mengandalkan kedekatan politik demi mendapatkan persetujuan anggaran.

Bobby menegaskan setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Penulis :
Aditya Yohan