Pantau - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie menegaskan kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Jumat, 22 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat Komisi V DPR RI meninjau kawasan TOD bersama Pemerintah Kota Depok, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional.
Syauqie menegaskan pengembangan kawasan TOD harus berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan didominasi investor maupun spekulan properti.
“Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqie.
Soroti Kepemilikan Rumah oleh Spekulan
Politikus Fraksi PAN itu mengingatkan agar pembangunan TOD tidak mengabaikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak di kawasan perkotaan.
Ia menilai praktik kepemilikan rumah oleh pihak yang sudah memiliki beberapa properti menjadi ironi yang kerap terjadi dalam pembangunan perumahan rakyat.
“Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.
Menurut Syauqie, pembangunan TOD merupakan bagian dari transformasi tata kota dan pola mobilitas masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Tinjau Efektivitas dan Aspek Keselamatan Kawasan TOD
Komisi V DPR RI juga ingin mengetahui efektivitas rumah susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi di kawasan Jabodetabek.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas rumah susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi perkotaan di kawasan Jabodetabek,” jelasnya.
Selain itu, Syauqie menyoroti aspek keselamatan bangunan tinggi seperti mitigasi kebakaran, jalur evakuasi darurat, aksesibilitas disabilitas, sistem drainase kawasan, dan daya dukung lingkungan Kota Depok yang dinilai sudah sangat padat.
“Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
