Pantau - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkap tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mendorong revolusi ekonomi daerah, yakni diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal.
Daerah Dinilai Masih Bergantung pada Sektor Ekstraktif
Juda Agung mengatakan tantangan pertama adalah diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah yang dinilai belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menyebut sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Tantangan kedua, lanjut Juda, adalah kualitas belanja daerah yang masih didominasi belanja pegawai dan barang dengan porsi rata-rata sekitar 70 persen.
“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” kata Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin.
Menurut Juda, keterlambatan penyerapan anggaran membuat stimulus ekonomi daerah tidak berjalan optimal.
Kapasitas Fiskal Daerah Masih Terbatas
Juda mengatakan tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas karena banyak pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan pendapatan asli daerah atau PAD masih rendah sehingga sejumlah proyek strategis daerah mengalami hambatan.
“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan melakukan sejumlah langkah melalui alokasi transfer ke daerah atau TKD.
Hingga April 2026, realisasi TKD tercatat mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu anggaran.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembiayaan kreatif melalui special mission vehicle seperti PT SMI guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah dengan skema pembiayaan inovatif.
Juda mengatakan hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI telah mencapai Rp37 triliun.
Kemenkeu juga memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Juda.
- Penulis :
- Aditya Yohan
