Pantau - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendorong para guru di Provinsi Papua Barat Daya mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus berkomitmen memperkuat kompetensi dan kualifikasi guru, terutama bagi tenaga pendidik yang belum memiliki ijazah diploma IV (D4) atau strata 1 (S1).
“Masih banyak guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Sebagian masih lulusan SMA, D2 maupun D3. Karena itu pemerintah memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan studi melalui program RPL,” ujar Abdul Mu’ti saat berkunjung ke Kota Sorong, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan pemerintah memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester kepada peserta program tersebut.
Kemendikdasmen Targetkan 150 Ribu Guru Ikut RPL
Abdul Mu’ti mengatakan pada 2025 program RPL telah diikuti 12.500 guru di seluruh Indonesia.
Saat ini para peserta program tersebut telah memasuki semester kedua.
Pada tahun 2026, Kemendikdasmen menargetkan sebanyak 150 ribu guru mengikuti program serupa.
Ia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, ikut mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan para guru.
Menurut dia, peningkatan kualifikasi akademik menjadi syarat penting bagi guru untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG serta memperoleh tunjangan sertifikasi.
“Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Sebagus apa pun teknologi dan sarana prasarana sekolah, kalau guru-gurunya tidak berkualitas maka pendidikan tidak akan mencapai hasil maksimal,” katanya.
Pemerintah Siapkan Pelatihan Coding dan AI untuk Guru
Selain program RPL, Kemendikdasmen juga memberikan berbagai pelatihan bagi guru di sejumlah bidang.
Pelatihan tersebut meliputi deep learning, bimbingan konseling, coding, kecerdasan buatan atau AI, hingga bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah mulai menerapkan mata pelajaran coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan sejak kelas 5 SD.
Program tersebut akan diperluas secara bertahap di berbagai sekolah di Indonesia.
Kemendikdasmen juga menyiapkan kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.
Kebijakan itu akan didukung dengan pelatihan bagi guru sekolah dasar.
Menurut Abdul Mu’ti, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter bagi seluruh anak Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
