Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum melibatkan personel Zeni TNI untuk mempercepat pembangunan fisik di 20 lokasi proyek Sekolah Rakyat yang mengalami keterlambatan signifikan atau masuk kategori zona merah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan langkah tersebut diambil setelah masa tenggang toleransi bagi penyedia jasa konstruksi yang terlambat telah habis.
“Untuk mengantisipasi keterlambatan akibat masalah tenaga kerja, saya harus mulai berpikir untuk menggunakan teman-teman dari TNI. Dan ini sudah kita coba di Lombok Utara, hasilnya lumayan berhasil dari zona merah naik ke zona kuning,” ujar Dody di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan pelibatan personel Zeni TNI akan diperluas ke sejumlah wilayah yang progres pembangunannya masih terkendala.
Sejumlah Daerah Masuk Prioritas Percepatan
Kementerian PU menyebut sejumlah daerah yang menjadi prioritas percepatan pembangunan antara lain Kabupaten Brebes, Wonosobo, Cilacap, Dharmasraya, hingga Subulussalam dan Nagan Raya di Aceh.
Dody mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Panglima TNI terkait rencana tersebut.
Kementerian PU juga segera berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk membahas detail teknis penerjunan personel Zeni ke lokasi proyek.
Meskipun sempat muncul keberatan dari sejumlah penyedia jasa konstruksi, pemerintah menegaskan kebijakan percepatan pembangunan tetap dijalankan demi mengejar target penyelesaian.
“Awalnya ada sedikit keberatan dari penyedia jasa karena menganggap masih sanggup, tetapi waktu berjalan terus dan masa tenggang saya sudah habis. Untuk penanganan di 20 titik bermasalah ini, Zeni akan secepatnya kita masukkan,” katanya.
Pemerintah Targetkan Sekolah Rampung Juni 2026
Kementerian PU optimistis seluruh pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat rampung secara bertahap pada Juni 2026 agar siap digunakan pada tahun ajaran baru.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut juga mengintegrasikan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta dukungan program sosial lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini terdapat 166 lokasi Sekolah Rakyat rintisan di 38 provinsi yang menampung 15.900 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah juga sedang membangun 101 Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari target pembangunan 500 sekolah hingga 2029.
- Penulis :
- Aditya Yohan
