Pantau - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan bagi jemaah haji gelombang II di Madinah, terutama terkait manajemen hotel, transportasi, serta fasilitas ibadah setelah jemaah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz usai menggelar rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah pada Senin (1/6/2026).
Menurut Abdul Aziz, kondisi fisik dan psikologis jemaah gelombang II berbeda dengan gelombang pertama karena telah menjalani berbagai rangkaian ibadah haji yang menguras tenaga.
“Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arbain dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu adalah impian mereka setelah bertahun-tahun menunggu,” ungkap Abdul Aziz.
Soroti Transportasi dan Kesiapan Hotel
Timwas Haji DPR RI juga menyoroti aspek transportasi menjelang perpindahan sekitar 99 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah.
Abdul Aziz meminta pemerintah menyiapkan simulasi jadwal yang presisi untuk mencegah penumpukan dan keterlambatan selama proses perpindahan jemaah.
Ia menegaskan koordinasi antara Kementerian Agama, pihak syarikah, dan pengelola hotel harus berjalan baik agar tidak terjadi antrean panjang saat jemaah tiba di Madinah.
"Jangan sampai jemaah yang sudah didorong dari Makkah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih diisi oleh jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama RI, pihak syarikah, dan hotel berjalan tertib. Keterlambatan ini akan menghambat sequence lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah Arbain," tegasnya.
Apresiasi Hotel Dekat Masjid Nabawi dan Evaluasi Kebijakan
Timwas Haji DPR RI mengapresiasi kebijakan Kementerian Haji Arab Saudi yang menempatkan jemaah Indonesia di hotel bintang lima yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
Namun, Abdul Aziz mengungkapkan adanya tantangan baru terkait aturan hotel yang tidak memperbolehkan jemaah makan di kamar atau di teras hotel.
“Ada kendala di mana jemaah tidak diizinkan makan di kamar atau di teras hotel bintang lima. Hal ini membutuhkan komunikasi intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya.
Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, Abdul Aziz juga meminta pemerintah lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang terus melakukan peningkatan sistem setiap tahun.
Ia mencontohkan distribusi kartu pintar Nusuk yang sempat terkendala pada musim haji sebelumnya namun telah diperbaiki dengan pembagian sejak di Tanah Air pada tahun ini.
"Pemerintah melalui Kemengaj harus sering berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai upgrade kebijakan tahun depan. Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah kebijakan baru tersebut," tutup Abdul Aziz.
- Penulis :
- Aditya Yohan
