Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pengembangan pariwisata Indonesia dijadikan program strategis nasional lintas sektor guna meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
Evita menilai pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Pariwisata karena membutuhkan dukungan berbagai sektor seperti transportasi, infrastruktur, investasi, dan promosi.
"Ketika kita bicara pengembangan pariwisata, pengembangan destinasi itu tidak bisa sektoral. Tidak bisa menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata saja. Ini harus menjadi program strategis nasional mengenai pengembangan pariwisata ini," kata Evita dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata.
Kunjungan Wisatawan Masih Tertinggal
Evita menyoroti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang masih berada di angka 4,68 juta wisatawan.
Jumlah tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan Jepang yang menerima lebih dari 14 juta wisatawan, Thailand sekitar 11 juta wisatawan, dan Vietnam hampir 9 juta wisatawan pada periode yang sama.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan pertumbuhan sektor pariwisata nasional belum mampu bersaing dengan negara-negara tersebut.
"Apakah persoalan konektivitas, masalah visa, investasi, promosi, atau memang koordinasi lintas sektor yang belum optimal," ujarnya.
Evita menegaskan keberhasilan sektor pariwisata memerlukan sinergi antarkementerian dan lembaga karena faktor pendukung seperti transportasi dan infrastruktur memiliki peran penting dalam menarik wisatawan.
"Kalau tidak ada pesawat gimana mau memajukan pariwisata. Kalau misalnya infrastrukturnya tidak dibangun, ya bagaimana mau maju. Jadi memang ini harus menjadi gerakan nasional. Tidak bisa menjadi gerakan sektoral," ungkapnya.
DPR Dukung Pengembangan Destinasi Super Prioritas
Evita juga mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dirancang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bali sebagai tujuan utama wisatawan asing.
Ia menyebut selama bertahun-tahun sekitar 45 hingga 50 persen wisatawan mancanegara masih terkonsentrasi di Bali.
"Oleh karena itulah dibentuk, dirancang oleh pemerintah DPSP, karena bertahun-tahun yang namanya 45 sampai 50 persen wisatawan mancanegara kita terkonsentrasi di Bali," katanya.
Meski demikian, Evita mengingatkan keberhasilan DPSP tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur semata.
"Jangan sampai DPSP hanya berhasil membangun infrastruktur, tetapi gagal membangun arus wisatawan," ujarnya.
Ia menambahkan peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal, tingkat belanja wisatawan, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal harus menjadi indikator utama keberhasilan program tersebut.
Konservasi dan Ekonomi Harus Berjalan Seimbang
Evita mendukung langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, keselamatan wisatawan, dan kepentingan ekonomi masyarakat di kawasan wisata.
Menurutnya, pelestarian lingkungan dan keselamatan wisatawan merupakan aspek yang tidak dapat dikompromikan dalam pengembangan sektor pariwisata.
"Saya sangat sepakat, 100 persen sepakat, bahwa konservasi dan keselamatan wisata adalah hal yang tidak bisa ditawar," katanya.
Ia menegaskan kebijakan konservasi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal dan UMKM di destinasi wisata.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
