Pantau - Pemerintah Kota Mataram menyatakan siap menjadi daerah penyangga Program Sekolah Rakyat dengan memfasilitasi anak-anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat yang berada di luar wilayah Kota Mataram.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program unggulan pemerintah pusat sekaligus menekan angka anak putus sekolah di Kota Mataram.
“Dengan keterbatasan lahan, Kota Mataram tidak bisa menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Namun kami siap menjadi rintisan atau daerah penyangga Sekolah Rakyat,” katanya di Mataram, Jumat.
Dinsos Data Anak Putus Sekolah
Muzakkir menjelaskan Dinas Sosial akan melakukan pendataan anak putus sekolah dengan melibatkan seluruh kelurahan di Kota Mataram.
Pendataan dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh valid sehingga program dapat berjalan tepat sasaran.
“Anak-anak yang putus sekolah dan memiliki kemauan untuk sekolah akan kami data, kemudian ditawarkan masuk ke Sekolah Rakyat. Jika ada yang mau, bisa juga daftar ke kantor kami,” ungkapnya.
Selain mendata calon peserta, Dinsos juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada orang tua terkait mekanisme Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem asrama.
Menurut Muzakkir, anak-anak yang mengikuti program tersebut hanya dapat pulang pada waktu tertentu saat masa libur.
Seluruh Kebutuhan Ditanggung Pemerintah
Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat akan ditanggung secara penuh.
Fasilitas yang diberikan meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan belajar selama menempuh pendidikan.
“Anak-anak hanya fokus belajar, untuk kebutuhan lain diberikan segara gratis,” ujarnya.
Setelah mendapat persetujuan dari anak dan orang tua, Pemkot Mataram akan memfasilitasi mereka untuk bersekolah di Sekolah Rakyat yang tersedia di wilayah lain di Nusa Tenggara Barat.
Terkendala Keterbatasan Lahan
Muzakkir mengatakan Kota Mataram tidak memenuhi syarat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat karena keterbatasan lahan.
Program Sekolah Rakyat mensyaratkan ketersediaan lahan minimal 10 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Seperti yang ada di Lombok Barat, Lombok Utara, dan lainnya. Jadi kami bisa jadi penyangga Sekolah Rakyat,” katanya.
“Jangankan 10 hektare, 1-2 hektare saja di Mataram sudah cukup berat,” tambahnya.
Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak kurang beruntung agar dapat kembali mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
