Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat peningkatan signifikan capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025 dengan indeks 81,48 atau kategori A- (Memuaskan dengan Catatan), naik 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori BB.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu capaian penting BNPP dalam memperkuat tata kelola organisasi dan pelayanan publik di kawasan perbatasan.
Kinerja Positif Dongkrak Nilai Reformasi Birokrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berkontribusi dalam peningkatan kinerja reformasi birokrasi.
"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," kata Belly.
Menurutnya, kenaikan nilai reformasi birokrasi didorong sejumlah indikator strategis yang menunjukkan hasil positif sepanjang 2025.
BNPP berhasil meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nilai maksimal 100 persen.
Survei Kepuasan Masyarakat tercatat mencapai 91,69.
Indeks Reformasi Hukum memperoleh skor 99,50.
Indeks Perencanaan Pembangunan mencapai 98,36.
Selain itu, tindak lanjut rekomendasi opini BPK mencapai 81,65 persen dan Survei Penilaian Integritas berada pada angka 81,03 persen.
BNPP juga meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.
Fokus Tingkatkan Pelayanan dan Pembangunan Perbatasan
Sepanjang 2025, BNPP turut mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai program yang menyasar pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan di wilayah perbatasan.
"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," ujar Belly.
Meski mencatat peningkatan signifikan, hasil evaluasi masih memberikan sejumlah catatan perbaikan bagi BNPP.
Beberapa aspek yang perlu diperkuat meliputi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta kualitas statistik sektoral.
Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari Kementerian PANRB.
"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," tutur Belly Isnaeni.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
