Pantau - Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menilai pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif.
Menurut KWJK, pergantian pimpinan DPRD merupakan bagian yang wajar dalam dinamika politik dan sistem demokrasi, namun masyarakat Jakarta mengharapkan adanya perubahan nyata yang berdampak pada kepentingan publik.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengatakan, "Pergantian Ketua DPRD harus menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat."
Dorong DPRD Jalankan Fungsi Checks and Balances
KWJK menegaskan DPRD DKI Jakarta tidak boleh hanya menjadi pelengkap kekuasaan pemerintah daerah, melainkan harus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Marlo mengatakan, "DPRD tidak boleh hanya menjadi pelengkap kekuasaan, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan pemerintah atau eksekutif dan memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta."
Menurut KWJK, DPRD memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah provinsi.
KWJK menilai masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari DPRD, mulai dari tingginya biaya hidup masyarakat perkotaan, kesenjangan sosial dan ekonomi, keterbatasan akses hunian layak, permasalahan ketenagakerjaan, kualitas pendidikan, hingga efektivitas program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Marlo juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program dan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, "DPRD harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak efektif, mengevaluasi program-program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan masyarakat Jakarta."
Minta Partisipasi Publik dan Pengawasan Air Bersih Diperkuat
KWJK berharap Suhud Alynudin membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan melalui forum dialog dengan masyarakat, audiensi terbuka, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, organisasi rakyat, dan komunitas warga.
Menurut KWJK, keberhasilan kepemimpinan DPRD tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga serta mengawal pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Marlo mengatakan, "Rakyat Jakarta membutuhkan DPRD yang berani, kritis, independen, dan konsisten memperjuangkan keadilan sosial. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pergantian kursi kekuasaan."
Selain penguatan fungsi pengawasan, KWJK juga meminta perhatian terhadap layanan air bersih di Jakarta seiring prediksi BMKG mengenai potensi kemarau panjang tahun ini akibat fenomena El Nino Godzilla.
KWJK berharap Suhud Alynudin dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan target layanan air bersih perpipaan 100 persen dapat tercapai.
Marlo menegaskan, "Akses air bersih adalah hak dasar warga. Persoalan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian. Perumda PAM Jaya yang sudah bertransformasi menjadi PT PAM Jaya Tbk perlu mendapat perhatian maupun pengawasan agar bisa merealisasikan cakupan air bersih perpipaan 100 persen."
KWJK berharap kepemimpinan baru DPRD DKI Jakarta mampu memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan partisipasi publik, mengawal penggunaan APBD secara efektif, serta memastikan berbagai kebutuhan dasar warga Jakarta menjadi prioritas utama.
- Penulis :
- Arian Mesa
