Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengoptimalkan potensi hutan dan sumber daya alam untuk mendukung agenda iklim nasional serta mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, menyatakan Papua Barat Daya memiliki posisi strategis dalam mendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia karena didukung tutupan hutan yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, berbagai jasa lingkungan penting, serta sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan, "Papua Barat Daya dan regional Papua memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia. Hutan dan sumber daya alam yang kita miliki harus terus dijaga sebagai aset pembangunan jangka panjang."
Pemerintah menilai hutan dan sumber daya alam merupakan aset pembangunan jangka panjang yang harus terus dilestarikan untuk mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan Program REDD+ Berbasis Yurisdiksi
Indonesia terus memperkuat komitmen iklim melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan integritas aksi iklim, optimalisasi peluang pendanaan iklim, serta penguatan berbagai kebijakan nasional terkait lingkungan.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyampaian TREES Concept Note Indonesia kepada Sekretariat ART pada akhir tahun 2025 sebagai bagian dari pengembangan program REDD+ berbasis yurisdiksi dengan pendekatan multi-provinsi.
Inisiatif tersebut melibatkan Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Program tersebut bertujuan memperkuat pengelolaan hutan, mengendalikan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Lokakarya Perkuat Koordinasi dan Kesiapan Implementasi
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar lokakarya bersama berbagai pemangku kepentingan di Kota Sorong untuk memperkuat pemahaman mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES.
Viktor Solossa mengatakan, "Berkaitan dengan itu kita menggelar lokakarya sebagai momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, sekaligus berbagi pengalaman serta pembelajaran antardaerah guna mendukung kesiapan implementasi program di tingkat subnasional."
Lokakarya tersebut juga menjadi sarana berbagi pengalaman antarwilayah dan pembelajaran antardaerah guna mendukung kesiapan implementasi program di tingkat subnasional.
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan komunitas lokal karena dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan selama ini.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah semakin kuat serta pemahaman mengenai aspek kebijakan, teknis implementasi, dan kelembagaan dalam pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi dapat semakin mendalam.
Pemerintah juga menargetkan lahirnya rekomendasi konstruktif untuk pengembangan program ke depan guna mendukung pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan aksi iklim daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Konservasi Indonesia, GIZ Forclime, Penabulu Foundation, Samdhana Institute, para narasumber, dan mitra pembangunan lainnya yang mendukung pembangunan rendah karbon dan pengembangan REDD+ berbasis yurisdiksi.
- Penulis :
- Arian Mesa
