Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun 2027 di atas pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp4,65 triliun karena dinilai belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan program dan tugas strategis kementerian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran meningkat seiring pelaksanaan berbagai program prioritas nasional serta kegiatan wajib yang harus dijalankan Kemendagri.
Ia mengungkapkan, “Oleh karena itu, kami melihat bahwa ada terdapat kebutuhan anggaran, usulan kebutuhan anggaran tambahan sebanyak Rp6,27 triliun.”
Pagu indikatif Kemendagri tahun 2027 tersebut tercatat mengalami penurunan sekitar 40 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp7,8 triliun.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2027, Kemendagri menilai tambahan dana Rp6,27 triliun diperlukan agar seluruh tugas dapat terlaksana sehingga apabila disetujui total pagu anggaran diproyeksikan menjadi Rp10,93 triliun.
Program Prioritas dan Tugas Strategis
Salah satu fokus kerja strategis Kemendagri pada tahun 2027 adalah mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Program tersebut meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, dukungan terhadap pembangunan tiga juta rumah, penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta dukungan terhadap upaya penuntasan tuberkulosis.
Selain program prioritas nasional, Kemendagri juga memiliki sejumlah kegiatan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda, termasuk pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja dan proses seleksi komisioner penyelenggara pemilu.
Penguatan administrasi kependudukan serta pengembangan dan penguatan sistem identitas digital juga menjadi agenda penting yang harus dijalankan kementerian pada tahun anggaran 2027.
Dukungan Komisi II DPR RI
Komisi II DPR RI menyatakan mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri dan berencana membahasnya lebih mendalam pada rapat berikutnya.
Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri segera menyampaikan matriks rinci mengenai program-program prioritas yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027.
Selain itu, DPR meminta Kemendagri melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam pembahasan kebutuhan anggaran tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
