Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahun 2027 guna memperkuat program prioritas dan strategis, sehingga total pagu anggaran diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp1,98 triliun dari pagu indikatif awal Rp459,13 miliar yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa usulan tersebut diajukan karena meningkatnya kebutuhan pemberdayaan UMKM pada 2027.
Ia mengungkapkan, “Kalau penganggaran tahun 2026, kami Kementerian UMKM sama sekali tidak ada mengusulkan tambahan anggaran. Namun mengingat ada banyak kebutuhan dalam rangka untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM, kami melihat cukup urgensi untuk didorong usulan tambahan anggaran di tahun 2027.”
Rincian Alokasi Tambahan Anggaran
Dari total usulan tambahan Rp1,5 triliun, sebesar Rp622 miliar direncanakan untuk program rehabilitasi ekonomi UMKM yang terdampak bencana di Sumatera.
Anggaran tersebut akan digunakan sebagai bantuan presiden (banpres) bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 ribu UMKM menerima bantuan tersebut.
Setiap pelaku usaha yang menjadi sasaran program direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.
Sementara itu, sekitar Rp900 miliar lainnya diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas dan strategis pemerintah melalui sejumlah unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp223 miliar.
Deputi Bidang Usaha Kecil direncanakan memperoleh sekitar Rp110 miliar.
Deputi Bidang Usaha Menengah direncanakan memperoleh sekitar Rp92 miliar.
Deputi Bidang Kewirausahaan direncanakan memperoleh sekitar Rp136 miliar.
Sekretariat Kementerian direncanakan memperoleh sekitar Rp185 miliar.
Dana dekonsentrasi direncanakan memperoleh sekitar Rp151 miliar.
Target Program dan Penguatan Inkubator UMKM
Melalui tambahan anggaran tersebut, Kementerian UMKM menargetkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
Program tersebut juga mencakup standardisasi dan sertifikasi produk untuk sekitar 112 ribu UMKM.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas bagi sekitar 25 ribu usaha mikro.
Pendampingan pembiayaan direncanakan diberikan kepada sekitar 45 ribu usaha mikro.
Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), sekitar 10 ribu pelaku usaha ditargetkan memperoleh pembinaan.
Kementerian UMKM juga berencana memperkuat lembaga inkubator sebagai strategi memperluas pembinaan UMKM di daerah.
Maman Abdurrahman mengatakan, “Makanya kita mulai mengaktifasi dan memperkuat posisi keberadaan lembaga inkubator di Tanah Air. Yang di mana nanti masing-masing lembaga inkubator, dia akan kita tugaskan mengurusi kurang lebih 500 sampai 1.000 pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah di zonasi-zonasi daerah masing-masing.”
- Penulis :
- Shila Glorya
