Pantau - Kementerian Kehutanan menganggarkan belanja berbasis masyarakat sebesar Rp667,92 miliar dalam rencana kerja Tahun Anggaran 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan nilai tersebut naik sekitar 28,84 persen dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp511,9 miliar.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa total anggaran tersebut setara dengan 26 persen dari keseluruhan pagu kegiatan teknis Kementerian Kehutanan yang mencapai Rp3,297 triliun.
Rohmat mengatakan, "Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2025, alokasi anggaran ini meningkat sekitar 28,84 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp511,9 miliar."
Peningkatan Anggaran Difokuskan untuk Program Berbasis Komunitas
Kenaikan anggaran tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program padat karya yang melibatkan warga di sekitar kawasan hutan.
Salah satu bentuk penyalurannya adalah program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis komunitas untuk mendukung pemulihan kawasan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk memberikan fasilitasi bantuan alat ekonomi produktif guna mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa sekitar kawasan hutan.
Selain itu, anggaran dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial dan memberikan pendampingan intensif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH).
Pemerintah turut melibatkan warga secara aktif dalam sistem patroli untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Terintegrasi dengan Program Prioritas Nasional
Kebijakan belanja yang berpihak kepada masyarakat ini diintegrasikan ke dalam Program Prioritas Nasional keenam yang berfokus pada percepatan pembangunan desa.
Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem serta membantu penyelesaian masalah penguasaan lahan adat di dalam kawasan hutan.
Di luar anggaran berbasis masyarakat, Kementerian Kehutanan tetap mengalokasikan lebih dari Rp2,3 triliun dari sisa anggaran teknis untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
Dukungan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air tersebut akan dijalankan melalui skema agroforestry atau ketahanan pangan berbasis hutan.
Kementerian Kehutanan meyakini kombinasi peningkatan anggaran bagi masyarakat dan penguatan ketahanan hijau dapat menjaga kelestarian ekologi sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi rakyat di sekitar kawasan hutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
