Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) meningkat dari 2.000 menjadi 8.617 titik sehingga mendorong pemerintah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan program.
Lonjakan Jumlah Titik SPPG Jadi Sorotan Pemerintah
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pendataan terbaru menunjukkan kenaikan signifikan jumlah titik SPPG di wilayah 3T.
"Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 6.138 titik SPPG telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah juga mencatat penambahan dapur MBG di kawasan aglomerasi sebanyak 6.877 titik sehingga total rencana lokasi meningkat dari 21.000 menjadi 27.877 titik.
"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik," jelasnya.
Dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, Zulkifli Hasan memperkirakan potensi pemborosan anggaran dapat melampaui Rp1 triliun setiap bulan.
"Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun," katanya.
Menurut Zulkifli Hasan, berbagai kasus pembengkakan jumlah dapur harus segera diselesaikan melalui penataan menyeluruh terhadap Program MBG yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujarnya.
BGN Terapkan Moratorium dan Efisiensi Anggaran
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa lembaganya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar Program MBG tidak membebani keuangan negara tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur SPPG baru serta penghentian sementara pendaftaran dapur sambil dilakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah.
Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
BGN menyebut langkah tersebut diperlukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga diperlukan penyesuaian distribusi layanan.
Selain itu, BGN melakukan refocusing terhadap penerima manfaat dengan mengarahkan intervensi gizi kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mengevaluasi jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Pengawasan terhadap kualitas layanan juga diperkuat dengan memastikan setiap dapur memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
Nanik menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik serta diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
