Pantau - Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti Prof Trubus Rahardiansah mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas dan memulihkan kepercayaan publik.
Perbaikan Tata Kelola Dinilai Jadi Prioritas
Trubus menilai arah kebijakan yang diambil Kepala BGN Nanik Sudaryati sudah berada di jalur yang tepat karena program MBG memiliki tujuan strategis bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, “Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati Deyang sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai.”
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG diperlukan agar program tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga dibangun di atas sistem yang transparan dan akuntabel.
Ia mengatakan, “Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia, tetapi kalau tata kelolanya lemah, yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang.”
Soroti Akurasi Data dan Transparansi Anggaran
Trubus juga menilai validitas data penerima manfaat masih menjadi tantangan karena basis data yang akurat diperlukan untuk mencegah potensi salah sasaran dan penyimpangan anggaran.
Ia mengungkapkan, “Kalau datanya belum akurat, potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki.”
Selain itu, ia meminta setiap kebijakan dan pengadaan dalam program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pemenuhan gizi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, “Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut.”
Trubus juga mendorong agar kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ia mengatakan, “Kalau yayasan menerima anggaran negara, tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak, sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
