Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar manfaatnya tepat sasaran dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan MBG Diminta Mengacu pada Data DTSEN
Muhaimin menyampaikan pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengatakan, “Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan.”
Menurutnya, penggunaan DTSEN memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi penerima manfaat utama program tersebut.
MBG Diharapkan Dorong Ekonomi Lokal dan Usaha Baru
Selain mengacu pada DTSEN, Muhaimin menilai pelaksanaan MBG perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menegaskan program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Muhaimin mengungkapkan, “Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG.”
Ia optimistis perbaikan tata kelola MBG akan memperkuat keberhasilan program prioritas pemerintah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan wirausaha baru dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
