Pantau - Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya percepatan transformasi rumah sakit daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Pontianak.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, menyampaikan pernyataan tersebut saat mewakili Menteri Kesehatan dengan didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Menjadi Fokus
Opti mengungkapkan, “Rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat.”
Ia menjelaskan rumah sakit daerah merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan sehingga peningkatan kualitas tata kelola menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus daya saing.
Transformasi rumah sakit daerah, menurutnya, tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, tetapi juga pembenahan sistem manajemen organisasi secara menyeluruh.
Pemanfaatan teknologi digital dinilai sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Opti juga mengungkapkan, “Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.”
Peningkatan SDM dan Reformasi Sistem Pembayaran
Selain tata kelola, Kementerian Kesehatan memberikan perhatian pada kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai bagian dari transformasi rumah sakit daerah.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem remunerasi yang adil serta transparan dinilai penting untuk menjaga motivasi tenaga medis.
Opti menyampaikan, “Kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Sistem remunerasi yang transparan dan adil akan mendorong tenaga medis untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit daerah.”
Rumah sakit daerah juga didorong memperkuat sistem keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan agar mampu berinvestasi pada pengembangan fasilitas, teknologi kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus menjalankan transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk peningkatan mutu Program Jaminan Kesehatan Nasional, penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi layanan rawat inap, serta pengembangan sistem pembayaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Salah satu agenda yang sedang didorong adalah transformasi sistem pembayaran pelayanan kesehatan dari skema Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) menuju Indonesia Diagnosis Related Groups (IDRG) guna menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih spesifik, efisien, dan sesuai kebutuhan pelayanan.
Penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan pedoman praktik klinis berbasis bukti ilmiah atau evidence-based practice juga terus diperkuat untuk menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu layanan di seluruh rumah sakit daerah.
Melalui Rakernas ARSADA ke-16, Kementerian Kesehatan berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi rumah sakit daerah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan anggota ARSADA.
Opti menegaskan, “Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
