Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, guna mengawal implementasi berbagai program prioritas Presiden.
Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai capaian, kendala, dan kebutuhan penguatan kebijakan di daerah.
Ia mengungkapkan, "Kegiatan ini diselenggarakan guna menghasilkan gambaran komprehensif terkait capaian, kendala, dan kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah."
Menurut Yusharto, hasil pemetaan dari kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif hingga ke daerah.
Yusharto juga menegaskan bahwa koordinasi dan konsolidasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional.
Sepuluh Program Direktif Presiden yang menjadi fokus pengawalan meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Garuda, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Data Akurat dan Dukungan DPR RI Jadi Kunci
Yusharto menegaskan bahwa data merupakan instrumen penting agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran di seluruh daerah.
Ia mengatakan, "Kuncinya bukan banyaknya data, tapi ketepatan data untuk keputusan. Untuk 10 program prioritas, data harus bisa menjawab tiga pertanyaan: siapa, di mana, dan apa progresnya sampai level kabupaten, kota dan bahkan kecamatan hingga kelurahan bila memungkinkan."
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data yang mampu menggambarkan sasaran, lokasi, dan perkembangan pelaksanaan program secara akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan komitmennya untuk mengawal terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai kebijakan nasional.
Komisi II DPR RI mendukung implementasi optimal 10 Program Direktif Presiden hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memastikan target pembangunan nasional di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia dapat tercapai secara efektif.
Rifqinizamy berharap forum koordinasi tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan implementatif.
Ia mengungkapkan, “Saya berharap rakor regional ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi rasional, out of the box dan kemudian menjadi bekal bagi kami di tingkat pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mensinergikan pusat dan daerah.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
