Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya membangun ekosistem ramah perempuan di sektor kelapa sawit melalui pemenuhan hak maternitas, penyediaan ruang laktasi, fasilitas pengasuhan anak, serta edukasi bagi keluarga dan komunitas sekitar.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan perempuan harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam industri kelapa sawit.
“Kami ingin memastikan perempuan tidak hanya diposisikan sebagai obyek dalam industri kelapa sawit, tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara,” ungkap Amurwani di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Perempuan Masih Hadapi Berbagai Tantangan
KemenPPPA menilai sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia.
Namun, perempuan yang bekerja maupun terlibat dalam sektor tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga pemenuhan hak-hak perempuan di lingkungan kerja.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KemenPPPA terus mendorong penguatan peran dan perlindungan perempuan melalui penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kelapa sawit.
Pengarusutamaan Gender Didorong dalam Tata Kelola Sawit
Amurwani menegaskan pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan prinsip kesetaraan, tetapi juga menjadi strategi pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas perempuan dan kesejahteraan keluarga.
“Pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit bukan sekadar pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan yang mampu meningkatkan produktivitas perempuan, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta mendorong keberlanjutan sektor kelapa sawit. Karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam kebijakan, program, dan tata kelola sektor secara lebih sistematis,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang responsif gender akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi perempuan.
Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperkuat kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
