Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan dua strategi utama untuk mempercepat renovasi dan pembangunan perumahan rakyat, yaitu penambahan anggaran serta pemetaan wilayah berbasis data.
Qodari menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperluas jangkauan program perumahan nasional.
“Kementerian PKP telah melanjutkan usulan tambahan anggaran belanja tahun anggaran 2026 berupa penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah,” ungkap Qodari di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Mei 2026.
Tambahan Anggaran untuk Perluas Program Bedah Rumah
Penambahan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menilai peningkatan jumlah penerima BSPS dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak dan aman.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan nasional.
Pemetaan Wilayah Jadi Dasar Kebijakan Tepat Sasaran
Selain tambahan anggaran, pemerintah menyiapkan strategi berbasis data melalui pemetaan karakteristik wilayah di seluruh Indonesia.
Menteri PKP telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun basis data yang mendukung perencanaan program perumahan.
Berdasarkan data BPS, terdapat 81 kabupaten dan kota atau sekitar 15,75 persen yang masuk kategori wilayah pesisir.
Sebanyak 158 kabupaten dan kota atau sekitar 30 persen merupakan kawasan perkotaan non-pesisir.
Sementara itu, 275 kabupaten dan kota atau sekitar 53 persen tergolong kawasan perdesaan non-pesisir.
“Data ini menjadi landasan untuk memastikan program perumahan, baik rumah tapak, rusun maupun bedah rumah yang didesain sesuai karakteristik kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Qodari.
Pemerintah berharap pemetaan tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran program rumah subsidi, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
