Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027 karena pagu indikatif Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp84,71 triliun dinilai belum mampu memenuhi seluruh target dan mandat program yang harus dijalankan.
Saifullah Yusuf menyampaikan terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan pemerintah dengan kemampuan pelaksanaan program berdasarkan anggaran yang tersedia saat ini.
Ia mengungkapkan, "Pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat tersebut. Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dengan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini. Total gap yang kami usulkan untuk dipenuhi adalah Rp22.488.964.541.000 atau Rp22,49 triliun, jika disetujui maka total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun."
Jika usulan tersebut disetujui, total anggaran Kemensos pada tahun 2027 akan meningkat menjadi Rp107,20 triliun.
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kekurangan Anggaran
Salah satu program yang mengalami kekurangan anggaran adalah Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Kemensos mencatat anggaran yang tersedia saat ini hanya mampu membiayai 10.000 kepala keluarga.
Sementara itu, target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencapai 400.000 keluarga penerima manfaat per tahun.
Saifullah Yusuf mengatakan, "Gap-nya hampir 40 kali lipat."
Perbedaan tersebut menunjukkan kesenjangan besar antara kemampuan pembiayaan program dan target yang harus dicapai pemerintah.
Sekolah Rakyat dan Bantuan Sosial Jadi Sorotan
Kekurangan anggaran juga terjadi pada program Sekolah Rakyat yang merupakan mandat langsung Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025.
Pagu anggaran Sekolah Rakyat saat ini tercatat sebesar Rp4,9 triliun.
Kemensos masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp3,64 triliun untuk mendukung operasional lebih dari 100.000 siswa yang akan bersekolah pada tahun 2027.
Saifullah Yusuf mengungkapkan, "Pagu Sekolah Rakyat R4,9 triliun, kurang dari Rp3,64 triliun untuk membiayai Rp100.000 lebih siswa yang bersekolah di tahun 2027. Padahal ini adalah mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat."
Menurut Kemensos, pelaksanaan Sekolah Rakyat saat ini terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif.
Selain itu, Kemensos juga mencatat tidak adanya alokasi anggaran dalam pagu indikatif 2027 untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi lansia miskin dan penyandang disabilitas tunggal miskin.
Saifullah Yusuf mengatakan, "Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin."
Kelompok penerima manfaat yang terdampak meliputi lansia miskin dan penyandang disabilitas tunggal miskin dengan jumlah sekitar 1,46 juta orang.
Secara keseluruhan, tambahan anggaran Rp22,49 triliun diajukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan program prioritas Kemensos, memenuhi target RPJMN, mendukung operasional Sekolah Rakyat, menyediakan bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas miskin, serta memastikan seluruh mandat program sosial pemerintah dapat berjalan sesuai target pada 2027.
- Penulis :
- Leon Weldrick
