Pantau - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menargetkan Indonesia mencapai swasembada bawang putih dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan sistem pembibitan nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor yang saat ini masih memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, "Kita butuh at least tiga-empat tahun untuk bisa mencapai swasembada (bawang putih) ini."
Menurut Sudaryono, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan mencapai 100.000 hektare yang dinilai relatif lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan untuk swasembada beras yang mencapai jutaan hektare.
Tantangan Lahan dan Ketersediaan Bibit
Sudaryono menjelaskan tantangan utama program swasembada bawang putih bukan terletak pada minat petani melainkan pada ketersediaan lahan yang sesuai dan bibit dalam jumlah besar.
Ia mengungkapkan bawang putih hanya dapat tumbuh optimal di wilayah dataran tinggi dengan kondisi agroklimat khusus.
Sentra bawang putih yang telah dikembangkan saat ini antara lain berada di Sembalun, Temanggung, dan Humbang Hasundutan.
Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan terbesar karena kebutuhan bibit untuk pengembangan hingga 100.000 hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.
Bibit yang tersedia harus melalui proses penangkaran, penyesuaian dengan kondisi agroklimat Indonesia, serta penggandaan sebelum digunakan secara massal.
Sudaryono mengatakan, "Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi."
Pemerintah Siapkan Pembibitan dan Dukungan untuk Petani
Untuk mempercepat program swasembada, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada 2026 yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah juga mengharapkan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta untuk mengembangkan sekitar 20.000 hektare lahan tambahan menuju target nasional 100.000 hektare.
Sudaryono menjelaskan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare dengan komponen biaya bibit sekitar Rp75 juta per hektare.
Ia mengatakan, "Sehingga Rp75 juta dari Rp120 juta per hektare total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian."
Dalam skema tersebut, petani penangkar menerima bibit dari pemerintah, mengembangkannya hingga panen, lalu mengembalikan bibit sebesar 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisa hasil panen dapat dijual secara bebas.
Sudaryono mengatakan, "Setelah panen itu jadi bibit yang lain, dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Satu setengah kali-nya kita putarkan lagi ke petani, begitu terus seterusnya."
Bibit yang dikembalikan akan disalurkan kembali kepada petani lain dan digunakan untuk memperluas produksi bibit nasional.
Dalam program tersebut, Perum Bulog dan ID Food berperan sebagai offtaker hasil pembibitan, sementara PT Perkebunan Nusantara dilibatkan dalam budidaya dan penyediaan lahan.
Kementerian Pertanian juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang tidak lagi produktif, termasuk sebagian lahan perkebunan teh, untuk menambah areal tanam bawang putih nasional.
Sudaryono memperkirakan pengurangan impor bawang putih mulai terlihat pada pertengahan 2027 seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan meningkatnya produksi dalam negeri.
Ia mengatakan, “Paling tidak mulai tengah tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada.”
- Penulis :
- Arian Mesa
