Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah memperkuat diplomasi ekonomi guna menjaga ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah besarnya beban utang pemerintah.
Menurut Kamrussamad, total utang pemerintah yang telah mencapai sekitar Rp8.000 triliun menyebabkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang setiap tahun menjadi cukup besar dan memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal negara.
“Dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 6 persen, beban pembayaran bunga utang menjadi sangat besar dan memberi tekanan terhadap APBN,” ujar Kamrussamad di acara ‘Pantau APBN', Kamis (18/6/2026).
Ia menilai situasi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian menuntut pemerintah mengambil langkah strategis, salah satunya melalui diplomasi dengan para kreditur internasional.
“Diplomasi diperlukan untuk menegosiasikan kembali suku bunga serta tenor pinjaman, mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian,” katanya.
Meski demikian, Kamrussamad melihat adanya perkembangan positif dalam pengelolaan utang pemerintah. Ia mencatat komposisi utang Indonesia saat ini semakin didominasi oleh investor domestik.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk melalui kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN).
“Ini patut disyukuri karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia turut berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan basis pembiayaan domestik menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal di tengah dinamika perekonomian global.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
