Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mendukung usulan tambahan anggaran Rp5 triliun untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna mengatasi persoalan lapas dan layanan keimigrasian.
Tonny menilai alokasi anggaran sekitar Rp20 triliun yang telah disetujui pemerintah belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan di sektor pemasyarakatan.
“Angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas di seluruh Indonesia,” ungkap Tonny kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebut usulan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun yang diajukan Kementerian Imipas tergolong realistis.
Menurutnya, tambahan dana tersebut penting untuk memperkuat layanan publik sekaligus mendukung implementasi kebijakan baru di sektor pemasyarakatan.
“Kita berharap tambahan ini bisa menjawab kebutuhan pelaksanaan KUHAP yang baru, terutama terkait peran bapas,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang disoroti DPR adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.
Tonny menilai overcrowding tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga berpotensi memicu berbagai pelanggaran, termasuk peredaran narkoba.
Untuk jangka panjang, ia mendorong pengembangan fasilitas pemasyarakatan berkonsep mega prison.
Menurutnya, konsep tersebut memungkinkan penanganan narapidana berisiko tinggi dalam satu kawasan dengan pengamanan ketat.
“Nusakambangan menjadi lokasi yang paling memungkinkan karena sudah memiliki lahan dan infrastruktur dasar,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemindahan narapidana kategori high risk ke lokasi khusus diharapkan dapat mengurangi kepadatan lapas di daerah.
Selain itu, DPR juga menilai sektor keimigrasian masih memiliki potensi peningkatan penerimaan negara bukan pajak.
Tonny optimistis usulan tambahan anggaran dapat disetujui karena telah disusun sesuai kebutuhan program.
“Kami optimistis usulan ini bisa diterima sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan nasional,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
