billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Kemensos dan Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah untuk Keluarga Siswa Sekolah Rakyat

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Kemensos dan Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah untuk Keluarga Siswa Sekolah Rakyat
Foto: (Sumber :Petugas Kementerian Sosial melakukan pengecekan lapangan untuk renovasi rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat yang tidak layak huni di Pasuruan, Jawa Timur. ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos/am..)

Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Program tersebut mengintegrasikan sektor pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan perbaikan hunian agar kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat meningkat secara menyeluruh.

"Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi," ungkap Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Target Renovasi 10 Ribu Rumah

Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di Pasuruan, Jawa Timur, saat ini terdapat tiga institusi pendidikan rintisan yang telah beroperasi, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Jawa 4 bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak sekolah mempercepat proses verifikasi lapangan.

Verifikasi Dipacu, Konstruksi Dimulai September

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4 Firdiansyah Fatoni mengatakan pengecekan kondisi fisik rumah, sanitasi, dan administrasi kepemilikan lahan terus dilakukan agar pembangunan dapat dimulai pada September 2026.

"Untuk wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah mengalokasikan kuota sebanyak 225 titik rumah berdasarkan usulan resmi dari Kemensos, dimana 11 titik usulan diantaranya telah dinyatakan lolos verifikasi faktual," ujarnya.

Firdiansyah menambahkan total usulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur mencapai 1.837 titik.

Tim gabungan juga telah melakukan pengecekan pada sejumlah rumah calon penerima bantuan di Pasuruan, termasuk milik Lilik Qomariyah, Jirilia, Eko Musidi, dan Rahmat yang menyambut positif program tersebut.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Kemenkeu 2026