Pantau - BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mencapai 82 persen pada 2026 atau melampaui target nasional sebesar 80 persen, meski cakupan kepesertaan masih belum memenuhi syarat untuk meraih status Universal Health Coverage (UHC).
Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan Jenal M. Sambas mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingkat keaktifan peserta JKN di wilayah kerja Kantor Cabang Tanjungpinang tergolong baik.
“Untuk Kota Tanjungpinang memang masih menjadi pekerjaan rumah karena cakupan kepesertaannya belum mencapai rata-rata nasional. Namun dari sisi keaktifan peserta, Alhamdulillah rata-rata di atas 80 persen, dengan Kota Tanjungpinang di angka 82 persen untuk keaktifan,” ujar Jenal.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada semester II 2025 mencapai 241.266 jiwa dengan cakupan kepesertaan JKN sebesar 97,86 persen dan tingkat keaktifan peserta 82 persen per 1 Juni 2026.
Tanjungpinang Belum Penuhi Syarat UHC
Jenal menjelaskan Kota Tanjungpinang menjadi satu-satunya wilayah dalam cakupan kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang yang belum mencapai status UHC karena cakupan kepesertaannya masih di bawah 98 persen.
Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
“Yang belum UHC di Kantor Cabang Tanjungpinang itu hanya Kota Tanjungpinang. Yang lainnya memenuhi, misalnya seperti Kepulauan Anambas yang mencapai 100 persen kepesertaan,” ungkapnya.
Jemput Bola dan Validasi Data Terus Dilakukan
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang Nara Grace mengatakan masih ada sekitar dua persen penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sehingga status UHC belum tercapai.
BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya melalui program jemput bola dan penyisiran data masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa.
"Kami secara aktif melakukan jemput bola ke masyarakat, termasuk melalui kegiatan rutin di kelurahan dan desa. Kami juga memiliki agen yang membantu melakukan penyisiran data agar masyarakat yang belum terdaftar bisa segera mendaftar sebagai peserta JKN," kata Nara.
Ia menjelaskan salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data kependudukan karena banyak warga masih tercatat sebagai penduduk Tanjungpinang meski sudah pindah domisili tanpa memperbarui data administrasi.
"Pemerintah sering kesulitan menemukan penduduknya. Di data kependudukan masih ada, tetapi orangnya sudah pindah atau tidak diketahui keberadaannya. Ini yang menjadi tantangan saat melakukan validasi data," ujarnya.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta mandiri juga masih menjadi tantangan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan.
"Kebiasaan masyarakat kita, kalau belum sakit biasanya belum merasa perlu mendaftar. Padahal kepesertaan aktif sangat penting agar ketika membutuhkan layanan kesehatan tidak mengalami kendala," ungkapnya.
BPJS Kesehatan berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan cakupan kepesertaan sehingga Kota Tanjungpinang segera meraih status UHC sekaligus mempertahankan tingkat keaktifan peserta di atas target nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
