Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam pertemuan bersama para kepala daerah di Gedung Negara Papua, Senin (22/6/2026).
Tito menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk kelancaran sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.
Menurut Tito, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi berbasis data.
Ia menekankan bahwa data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan di wilayah Papua Raya.
Data Sensus Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Tito menjelaskan data yang dihasilkan dari sensus dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi daerah, penguatan sektor ekonomi, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Sebelumnya, Tito juga telah berulang kali mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sensus tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS.
Surat edaran itu bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Indonesia.
BPS Minta Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan, "Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia."
Pendataan akan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Amalia menilai dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sensus, khususnya di wilayah Papua.
Menanggapi ajakan tersebut, para kepala daerah se-Tanah Papua menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut disampaikan antara lain oleh Mathius D. Fakhiri, Mohamad Lakotani, John Tabo, dan Ahmad Nausrau.
Ahmad Nausrau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pejabat Badan Pusat Statistik, serta pejabat Pemerintah Provinsi Papua.
Pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan relevan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan nasional, penyusunan strategi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
