Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan keberhasilan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, bukan hanya dari pembangunan fisik yang terlihat.
Ribka menyampaikan dana Otsus perlu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru hingga ke tingkat kampung.
Menurut Ribka, pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi di Tanah Papua untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi masyarakat.
Ia menilai Papua tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi harus mampu mengembangkan industri pengolahan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
"Yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, termasuk peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal," ungkap Ribka.
Dengan hilirisasi, nilai ekonomi diharapkan tetap berputar di Papua dan memberikan dampak yang lebih luas bagi Orang Asli Papua.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan pentingnya optimalisasi dana Otsus agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, mengatakan pengembangan ekonomi berbasis komunitas menjadi salah satu strategi memperkuat hilirisasi di tingkat akar rumput.
"Yang di sini lebih ke memperkuat aspek lokal. Jadi, kalau yang di Meranti itu teknologi industri sagu untuk skala besar. Yang di sini skala lokal, lebih banyak pendekatan budaya, sekaligus mengembangkan hilirisasinya," ujarnya.
Pendekatan tersebut menggabungkan penguatan budaya lokal dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengolahan produk turunan yang bernilai tambah.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan komoditas perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
"Tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun. Totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan bantuan ini dilanjutkan," kata Amran.
Ia menambahkan seluruh kabupaten di Papua telah terlibat dalam program pengembangan komoditas strategis yang mencakup peningkatan produksi hingga hilirisasi.
Penguatan hilirisasi tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi Papua dari daerah penghasil bahan mentah menjadi wilayah yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
