Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah terus melakukan monitoring terhadap potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri melalui sistem pemantauan yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Yassierli mengatakan monitoring dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen Jamsos PHI), untuk mengidentifikasi potensi PHK dan menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita di Dirjen Jamsos PHI (Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dasbor untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana, ini sekarang sedang, kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana," ungkap Yassierli.
Pemerintah Siapkan Beragam Skema Penanganan
Pemerintah menerapkan berbagai pendekatan penanganan sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan.
Untuk kasus yang masih berada pada tahap ancaman atau risiko PHK, penyelesaian dapat dilakukan melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan.
Apabila diperlukan, mediator dari pemerintah akan diterjunkan untuk membantu proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
Dalam kasus tertentu, pemerintah juga melakukan advokasi dan koordinasi dengan kementerian lain apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan kebijakan sektoral.
"Jadi ada beberapa yang kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK, ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit, ada yang kemudian memang mediator kita harus turun, ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," jelasnya.
Industri Keramik dan Otomotif Dalam Pengawasan
Salah satu sektor yang saat ini dipantau pemerintah adalah industri keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang dilaporkan menghadapi ancaman penutupan pabrik dan berpotensi melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja.
Ancaman tersebut disebut berkaitan dengan kenaikan harga gas industri yang memengaruhi operasional perusahaan.
Informasi mengenai potensi PHK itu mencuat setelah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan adanya kemungkinan PHK dalam 7 hingga 10 hari ke depan di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.
"Contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi (perusahaan melakukan PHK)," kata Yassierli.
Selain industri keramik, pemerintah juga mencermati potensi PHK terhadap ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur.
Pemerintah menyatakan siap mencari solusi dan jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi menyebabkan PHK di sejumlah sektor tersebut.
"Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti," ujarnya.
Yassierli menilai dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi global menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya potensi PHK di berbagai sektor industri.
"Iya, tadi kan kita sama-sama paham ada kondisi ekonomi global yang memang itu kemudian berdampak ke dalam negeri," tuturnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
