Pantau - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan Indonesia terbuka bekerja sama dengan berbagai negara dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), dengan target pengoperasian tahap pertama dimulai pada 2032 sebagai bagian dari upaya mencapai net zero emission.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani dalam Diskusi Panel "Kepemimpinan Amerika dalam Strategi Nuklir Bersih" di @america Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Inten menyebut negara-negara yang berpotensi menjadi mitra Indonesia antara lain Amerika Serikat, Rusia, China, Korea Selatan, dan negara maju lainnya yang memiliki teknologi nuklir.
Ia menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia menjadi keuntungan dalam pengembangan energi nuklir karena tidak harus bergantung pada satu negara tertentu.
"Menurut kami di Dewan Energi Nasional mengembangkan nuklir dengan berbagai teknologi dari negara-negara yang maju, itu lebih baik. Misalnya kita juga mengembangkan Amerika, teknologi dari Amerika, teknologi dari Rusia, teknologi dari China, Korea dan sebagainya menurut saya itu lebih baik karena kita memang mengadopsi politik bebas aktif", ungkapnya.
Target PLTN dan Penggunaan Teknologi SMR
Indonesia melalui PLN telah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam studi dan persiapan pengembangan energi nuklir.
Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir mencapai 35–42 gigawatt pada 2060.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai sasaran emisi nol bersih.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt yang mulai dikembangkan pada 2032.
Lokasi pengembangan tahap awal direncanakan berada di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.
Untuk mendukung target tersebut, DEN mempertimbangkan penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR).
Teknologi SMR dinilai memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan teknologi nuklir konvensional.
SMR juga dianggap lebih sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak wilayah terpencil dan kepulauan.
Meski biaya investasinya relatif lebih tinggi, SMR dinilai lebih efisien dibandingkan pembangkit berbahan bakar minyak seperti High Speed Diesel (HSD).
Teknologi Terbukti dan Dukungan Pembiayaan Jadi Pertimbangan
Inten mengakui teknologi SMR saat ini masih berada dalam tahap pengembangan di berbagai negara.
Sejumlah proyek SMR di dunia masih berada pada tahap desain hingga konstruksi awal.
Beberapa proyek SMR diperkirakan baru dapat beroperasi secara komersial paling cepat pada 2029.
Indonesia cenderung hanya mengadopsi teknologi yang telah terbukti beroperasi secara komersial guna meminimalkan risiko tata kelola dan operasional pembangkit nuklir.
"Nah, itu satu. Persoalannya adalah teknologi itu dalam tahap pengembangan", kata Inten.
Selain aspek teknologi, faktor geopolitik juga menjadi perhatian karena teknologi nuklir umumnya dikuasai oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menentukan mitra kerja sama.
Pemerintah akan memilih teknologi yang telah terbukti andal, memenuhi standar yang ditetapkan, serta didukung skema pembiayaan dan implementasi yang memadai.
"Jadi karena Indonesia menganut politik bebas aktif, yang penting adalah bahwa teknologi itu proven, lalu kemudian kita bisa mengembangkan mana saja, gitu ya. Mana saja sepanjang kriterianya dipenuhi. Termasuk kemudahan financing, kemudian kemudahan dan dukungan terhadap proses-proses", tegasnya.
Sebelum pembangunan PLTN dilaksanakan, pemerintah masih perlu menyiapkan sejumlah tahapan pendukung yang meliputi studi kelayakan, kajian awal proyek, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan pemahaman publik mengenai manfaat dan keamanan energi nuklir.
- Penulis :
- Arian Mesa
