Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan menghentikan berbagai kebocoran anggaran saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo menyampaikan sejumlah data dan informasi kepada para ulama mengenai perkembangan serta kebijakan pemerintah yang tengah dijalankan.
Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah peresmian pembangunan 1.151 kilometer jalan desa yang menelan anggaran sebesar Rp5,4 triliun.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal.
"Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini," ungkap Prabowo.
Penertiban Kebun Sawit dan Tambang Ilegal
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan penertiban dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan menjaga aset nasional.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengambil kembali penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan.
Pemerintah juga melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di berbagai wilayah.
Prabowo menyebut pemerintah telah menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran yang ditemukan antara lain pembukaan kebun di kawasan hutan lindung serta praktik pemalsuan laporan dalam pengelolaan perkebunan.
Selain itu, pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa izin.
"Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin," kata Prabowo.
Pemerintahan Bersih Jadi Kunci
Prabowo menilai pengawasan terhadap sumber daya alam harus terus diperkuat karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.
Presiden menegaskan bahwa kunci utama menjaga kekayaan negara adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," tegasnya.
Prabowo menyatakan bahwa kekayaan negara harus dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
