Pantau - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyoroti kenaikan signifikan remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) selama periode 2023–2025 yang dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Mukhtarudin mengatakan data tersebut mengacu pada Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia.
Ia mengungkapkan, "Menurut data dari Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia meningkat secara konsisten dari 2023 hingga 2025."
Pada 2023, total remitansi yang masuk ke Indonesia tercatat sebesar Rp220 triliun.
Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp253 triliun pada 2024.
Kenaikan kembali terjadi pada 2025 dengan total remitansi mencapai Rp288 triliun.
Dari 2024 ke 2025, nilai remitansi meningkat sebesar 14 persen.
Secara kumulatif selama tiga tahun, pertumbuhan remitansi mencapai 30,8 persen.
Kontribusi Remitansi terhadap Perekonomian Nasional
Mukhtarudin menilai remitansi PMI memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Kontribusi remitansi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,2 persen.
Dana yang dikirim para PMI kepada keluarga di Indonesia juga memberikan efek pengganda terhadap perekonomian.
Efek tersebut terutama berasal dari peningkatan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh aliran remitansi.
Menurut Mukhtarudin, remitansi PMI secara konsisten menghasilkan tambahan output ekonomi nasional sebesar Rp42 triliun hingga Rp46 triliun setiap tahun.
Selain mendukung konsumsi masyarakat, remitansi juga dinilai memperkuat cadangan devisa negara.
Ia mengatakan, "Sebagai perbandingan, remitansi pada 2025 mencapai sekitar 11 persen, atau sekitar 1/9 dari cadangan devisa sebesar 156,5 miliar dolar AS."
Program KUR dan Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran
Selain membahas remitansi, Mukhtarudin juga menjelaskan perkembangan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi wirausaha purna pekerja migran Indonesia (PPMI) dan keluarganya.
Penyaluran pembiayaan kepada kelompok tersebut umumnya menggunakan skema KUR mikro.
Hal itu terjadi karena sistem perbankan saat ini masih mencatat penyaluran tersebut sebagai bagian dari KUR mikro umum.
Belum terdapat penandaan atau tagging khusus bagi purna pekerja migran Indonesia dalam sistem perbankan.
Mukhtarudin mengungkapkan, "Saat ini, sistem perbankan belum menerapkan tagging khusus untuk kategori purna pekerja migran Indonesia, sehingga penyalurannya masih tercatat sebagai KUR umum."
Saat ini pemerintah memiliki dua program pembiayaan utama yang ditujukan bagi pekerja migran Indonesia.
Program pertama adalah KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Program kedua adalah Fasilitasi Rumah Subsidi bagi pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan Rencana Tahunan Penyaluran KUR yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga 31 Mei 2026 terdapat 19 lembaga penyalur KUR Penempatan PMI.
Total plafon KUR Penempatan PMI yang disediakan mencapai Rp418,5 miliar.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program, realisasi penyaluran KUR Penempatan PMI hingga 19 Juni 2026 mencapai Rp41,4 miliar.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 1.387 debitur.
Selain program pembiayaan usaha, Kementerian P2MI juga menjalankan program Fasilitasi Rumah Subsidi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Selama periode 2025–2026, program rumah subsidi tersebut telah dimanfaatkan oleh 74 penerima.
Pemerintah menilai berbagai program pembiayaan dan perumahan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Secara keseluruhan, kenaikan remitansi PMI dinilai tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga penerima, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, konsumsi masyarakat, dan penguatan cadangan devisa Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
