Kemenkeu Petakan Potensi Perdagangan Karbon Bali Capai Rp1,7 Triliun dari Kawasan Mangrove

Pantau - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi nilai tertinggi mencapai Rp1,7 triliun dari kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

Potensi Besar dari Serapan Karbon Mangrove

Kepala Kanwil DJPb Bali Supendi mengatakan potensi tersebut berasal dari penilaian sumber daya alam yang dilakukan pada 2024 di kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

"Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon," ungkap Supendi.

Ia menjelaskan potensi serapan karbon di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 2.464.460,29 ton.

Perhitungan nilai perdagangan karbon dilakukan menggunakan tiga acuan harga, yakni biaya sosial, World Bank, dan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon).

Menurut Supendi, harga karbon versi World Bank mencapai 44 dolar AS per metrik ton setara karbon dioksida (CO2), sedangkan biaya sosial sebesar 10,9 dolar AS dan IDX Carbon sebesar Rp58.800 per metrik ton setara CO2.

Dengan asumsi kurs APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS, potensi perdagangan karbon berdasarkan acuan World Bank diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Sementara itu, estimasi berdasarkan biaya sosial mencapai sekitar Rp423,26 miliar dan berdasarkan IDX Carbon sekitar Rp144,9 miliar.

Dorong Ekonomi Hijau dan Perdagangan Karbon

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2021, luas ekosistem mangrove di Tahura Ngurah Rai mencapai 1.373,5 hektare atau menjadi yang terbesar di Bali dari total luas mangrove sebesar 1.894 hektare.

Kementerian Keuangan menjelaskan perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan izin emisi atau unit karbon diperdagangkan untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Perdagangan karbon di Indonesia difasilitasi melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

OJK mencatat hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia telah memiliki 155 pengguna jasa terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), dengan volume transaksi mencapai 1,98 juta ton setara CO2e dan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp93,75 miliar.