Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Koperasi menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bina Graha, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026), guna memastikan salah satu program prioritas Presiden berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi Program dan Penyelesaian Kendala
Rapat dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dengan membahas perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Angelo De Sousa, serta pejabat dari Staf Teritorial TNI.
Dudung menjelaskan bahwa rapat koordinasi melibatkan Menteri Koperasi, Direktur Agrinas, serta Kaster TNI untuk mengevaluasi proses pembangunan koperasi yang sedang berlangsung.
"Ada kedatangan Menteri Koperasi dan Direktur Agrinas termasuk dari Kaster TNI untuk melakukan rapat koordinasi bagaimana proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sekarang sedang berjalan, ada yang sudah jadi, bahkan sudah operasional," ungkap Dudung.
Dudung menegaskan KSP memiliki tugas memastikan seluruh program prioritas Presiden, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan telah dikomunikasikan dan dikoordinasikan bersama Agrinas serta Kementerian Koperasi agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih optimal.
"Kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan itu di lapangan sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan mekanisme di lapangan bisa berjalan dengan baik," ujar Dudung.
Pembangunan Fisik dan Rekomendasi Perpres
Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan pihaknya memperoleh berbagai masukan dari KSP yang akan digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut kini memasuki tahap pembangunan fisik yang meliputi gudang, gerai, alat kelengkapan, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
"Kami mendapatkan masukan yang sangat penting bagi penyempurnaan dan perbaikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan sekarang sedang memasuki tahapan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya," kata Ferry.
Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat adalah percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Tadi disampaikan salah satu rekomendasi hasil pertemuan adalah perlu segera dikeluarkannya peraturan presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkap Ferry.
Peserta rapat juga menyepakati peninjauan langsung terhadap 1.061 koperasi percontohan di berbagai daerah untuk memastikan operasional berjalan sesuai rencana.
"Kami akan melakukan pengecekan langsung, terutama terhadap 1.061 koperasi yang sudah dioperasionalkan di Kabupaten Nganjuk, agar berjalan lebih baik lagi," ujar Ferry.
- Penulis :
- Arian Mesa
