Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat koordinasi untuk mencari titik temu terkait kebijakan bebas visa agar mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
Chusnunia menilai perbedaan pandangan mengenai perluasan fasilitas bebas visa perlu diselesaikan melalui komunikasi lintas sektor karena kedua institusi memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kepentingan nasional.
Ia mengungkapkan, “Dua-duanya memiliki niat baik. Polemik bebas visa menyiratkan benturan antara dua target besar negara yakni pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan keamanan, karenanya diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan tidak mengorbankan keamanan nasional, namun tetap mampu mendatangkan devisa maksimal.”
Evaluasi Bebas Visa dan Pertimbangan Keamanan
Chusnunia menyatakan memahami hasil evaluasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menilai kebijakan bebas visa bagi 169 negara pada masa lalu belum menunjukkan hubungan yang sebanding dengan peningkatan devisa.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
Di sisi lain, Kementerian Pariwisata memandang kebijakan bebas visa sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional.
Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan bebas visa pada 2016 mampu meningkatkan permintaan wisatawan hingga 24 persen.
Kajian tersebut juga menyebut kebijakan bebas visa membuka sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Fokus pada Wisatawan Berkualitas dan Daya Saing Pariwisata
Chusnunia menambahkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta pada periode terakhir atau tumbuh 10,44 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sebanyak 72 persen kunjungan wisatawan mancanegara berasal dari lima pasar utama, yaitu Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste.
Menurut Chusnunia, Indonesia masih perlu meningkatkan daya saing pariwisata agar mampu mengejar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Ia menyatakan, “Prinsip kami, Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar mengejar kuantitas."
Menurut Chusnunia, apabila Indonesia ingin menyaingi Malaysia dan Thailand, persoalan utama bukan hanya kebijakan bebas visa.
Ia menilai Indonesia juga perlu meningkatkan ketersediaan konektivitas penerbangan langsung (direct flight) yang kompetitif.
Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kemudahan layanan pariwisata.
Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas layanan pariwisata.
Chusnunia berharap sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara.
- Penulis :
- Leon Weldrick
