Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar setiap keputusan diambil berdasarkan kerja teknokratik yang berlandaskan regulasi, data, fakta, kompetensi, dan pertimbangan profesional demi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pramono Tekankan Pentingnya Keputusan Berbasis Data
Pesan tersebut disampaikan Pramono saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (29/6).
Pramono mengatakan, "Setiap keputusan harus didasarkan pada regulasi, data dan fakta, pertimbangan profesional, serta dokumentasi yang memadai. Dengan dasar yang kuat, aparatur tidak perlu takut mengambil keputusan," katanya.
Menurutnya, kerja teknokratik menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem meritokrasi birokrasi sekaligus memastikan aparatur bekerja secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan di luar pelayanan publik dan pembangunan.
Ia menegaskan peran PPK tidak hanya sebatas menandatangani kontrak, tetapi juga menentukan kualitas pengadaan barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pramono mengungkapkan, "Pengadaan barang dan jasa menentukan kualitas jalan, sekolah, rumah sakit, transportasi, sistem digital, serta berbagai layanan publik yang diterima masyarakat. Karena itu, PPK harus memastikan setiap program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi warga," ujarnya.
PPK Diminta Berani Ambil Keputusan Secara Profesional
Pramono mengakui tantangan yang dihadapi PPK semakin kompleks, mulai dari perubahan regulasi hingga risiko administrasi, audit, dan hukum.
Meski demikian, ia menegaskan kehati-hatian tidak boleh membuat aparatur ragu dalam mengambil keputusan selama didasarkan pada aturan dan dokumentasi yang memadai.
Ia mengatakan, "Jakarta mengelola APBD yang sangat besar. Karena itu, para PPK harus berani mengambil keputusan sekaligus cerdas mengelola risiko. Keberanian itu harus dibangun di atas kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan dokumentasi yang baik," paparnya.
Pramono juga menilai tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, serta investor terhadap Jakarta sebagai kota global.
Saat ini terdapat sekitar 750 PPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sementara bimbingan teknis tersebut diikuti sekitar 200 peserta secara luring dan ratusan peserta lainnya secara daring dari seluruh perangkat daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
