Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meninjau langsung pelaksanaan program prioritas nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, untuk memastikan optimalisasi penambahan Lahan Baku Sawah (LBS).
Dalam peninjauan tersebut, Dudung mengatakan kondisi medan di lokasi cukup berat karena berupa kawasan rawa dengan tanah yang mengandung kadar asam tinggi, namun masyarakat dan petani tetap mendukung pelaksanaan program.
Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa, "Saya sudah cek bagaimana mekanisme di lapangan. Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini.", ungkapnya.
Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah dengan target program Cetak Sawah Rakyat terbesar di Indonesia, yakni mencapai 13.000 hektare, dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir memperoleh target sekitar 7.000 hektare dan Desa Tanjung Baru seluas 200 hektare.
KSP Minta Lahan Sawah Tidak Dialihfungsikan
Dudung menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program karena realisasi fisik pekerjaan land leveling (LL) dan pengolahan lahan masih berada pada tahap awal.
Ia juga mengingatkan agar lahan sawah yang telah dicetak tidak dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit maupun komoditas lainnya.
Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa, "Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk perluasan sawah demi kemajuan dan swasembada pangan bangsa.", ungkapnya.
Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan intensif kepada petani selama tiga musim tanam pertama, termasuk penyediaan pupuk dan bibit secara gratis serta pemantauan perkembangan tanaman oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Dudung juga menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola air melalui pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier agar mampu mengairi seluruh kawasan persawahan secara optimal.
Berdasarkan hasil peninjauan, Kantor Staf Presiden mendorong percepatan proses konstruksi hingga memasuki masa tanam dan panen serta memperkuat koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko tumpang tindih status lahan sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
- Penulis :
- Shila Glorya
