HOME  ⁄  Nasional

Wakil Ketua MPR Dorong Intervensi Tepat untuk Atasi Hampir Empat Juta Anak Tidak Sekolah

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Wakil Ketua MPR Dorong Intervensi Tepat untuk Atasi Hampir Empat Juta Anak Tidak Sekolah
Foto: (Sumber :Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025). (ANTARA/HO-MPR RI).)

Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan perlunya langkah intervensi yang tepat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai 3.966.858 anak berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026.

Lestari menegaskan langkah nyata harus segera dilakukan agar penanganan anak tidak sekolah dapat menyasar akar permasalahan secara tepat.

Lestari mengatakan, “Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat.”

Data Akurat Dinilai Jadi Kunci Penanganan

Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Lestari mengatakan, “Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.”

Ia mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa agar bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, maupun fasilitas pembelajaran jarak jauh dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Pendidikan Kesetaraan dan Vokasi Perlu Diprioritaskan

Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai program pendidikan kesetaraan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas.

Menurutnya, lulusan program tersebut perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan agar memiliki peluang lebih besar di dunia kerja.

Lestari mengatakan, “Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan.”

Penulis :
Aditya Yohan